JAKARTA--Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepna-RB) Tasdik Kinanto menyebutkan, sebanyak 1.460 guru bantu di lingkungan Unit Pelayanan Teknis Kemdiknas seluruh Indonesia akan diangkat menjadi CPNS.
"Kementerian Diknas sedang mengupayakan untuk mengangkat lebih kurang 1.460 orang di lingkungan Unit Pelayanan Teknis Kemdiknas seluruh Indonesia," terang Tasdik Kinanto, di Jakarta, Selasa (12/4).
Demikian juga dengan penyelesaian guru bantu di DKI Jakarta. Pemprov DKI, terang Tasdik, telah mengakomodir 850 guru bantu untuk diangkat CPNS.
Tasdik juga menjelaskan, pemerintah akan menyediakan formasi untuk tenaga honorer tertinggal Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Penetapan formasinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
"Karena honorer di Jateng dan DKI Jakarta masih tetap bermasalah, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan dua provinsi tersebut terkait penyelesaian case tenaga honorer," kata Tasdik.
Dijelaskannya, untuk penyelesaian tenaga honorer pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jateng yang menyebut sebagai honorer teranulir, telah disepakati bila pemprov akan mengkoordinasikan dengan masing-masing daerah. Hal ini untuk mencari penyelesaian dalam pengangkatan menjadi CPNS.
Lantas bagaimana dengan nasib tenaga honorer di Kementerian Keuangan? "Kalau soal honorer di Kemenkeu akan kita carikan solusi penyelesaiannya," pungkas mantan deputi SDM bidang Aparatur ini. (esy/jpnn)
"Kementerian Diknas sedang mengupayakan untuk mengangkat lebih kurang 1.460 orang di lingkungan Unit Pelayanan Teknis Kemdiknas seluruh Indonesia," terang Tasdik Kinanto, di Jakarta, Selasa (12/4).
Demikian juga dengan penyelesaian guru bantu di DKI Jakarta. Pemprov DKI, terang Tasdik, telah mengakomodir 850 guru bantu untuk diangkat CPNS.
Tasdik juga menjelaskan, pemerintah akan menyediakan formasi untuk tenaga honorer tertinggal Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Penetapan formasinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
"Karena honorer di Jateng dan DKI Jakarta masih tetap bermasalah, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan dua provinsi tersebut terkait penyelesaian case tenaga honorer," kata Tasdik.
Dijelaskannya, untuk penyelesaian tenaga honorer pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jateng yang menyebut sebagai honorer teranulir, telah disepakati bila pemprov akan mengkoordinasikan dengan masing-masing daerah. Hal ini untuk mencari penyelesaian dalam pengangkatan menjadi CPNS.
Lantas bagaimana dengan nasib tenaga honorer di Kementerian Keuangan? "Kalau soal honorer di Kemenkeu akan kita carikan solusi penyelesaiannya," pungkas mantan deputi SDM bidang Aparatur ini. (esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar